Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Politeknik Bisnis Digital Indonesia memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan mutu perguruan tinggi terjamin dengan baik melalui proses akreditasi. Dalam rangka mendukung upaya ini, penting untuk memahami kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu mekanisme akreditasi melalui automasi. Sebelum membahas mengenai mekanisme akreditasi melalui automasi, terlebih dahulu perlu diketahui terkait kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi terbaru yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pengusulan Akreditasi Pasca Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di Indonesia pada jenjang pendidikan tinggi terdapat 2 (dua) Akreditasi yaitu Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT). Sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Ayat (4) dan Ayat (5) UU 12 Tahun 2012, APT dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut BAN-PT) dan APS dilakukan oleh lembaga Akreditasi mandiri (selanjutnya disebut LAM). Oleh karena belum seluruh program studi tercakup di dalam LAM yang telah beroperasi, maka APS bagi program studi yang belum termasuk di dalam cakupan LAM dilakukan oleh BAN-PT, sebagaimana diatur di dalam Pasal 103 Ayat (1) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Pasal 77 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 mengatur mengenai program studi baru atau perguruan tinggi baru harus memenuhi syarat minimum Akreditasi. Program studi baru atau perguruan tinggi baru akan mendapatkan status terakreditasi sementara pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri. Selanjutnya, setelah perguruan tinggi dan program studi beroperasi dan mungkin telah menghasilkan lulusan (dengan status terakreditasi sementara dapat meluluskan mahasiswa, sebagaimana diatur di dalam Pasal 88 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023), perguruan tinggi dan program studi harus mengajukan Akreditasi ulang untuk mendapatkan status terakreditasi. Hal ini diatur di dalam Pasal 78 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023), yaitu: Status yang akan diperoleh apabila SN Dikti dipenuhi adalah status terakreditasi yang berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi dan 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 79 Ayat (2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Akreditasi selanjutnya bagi perguruan tinggi dan program studi yang telah mempunyai status terakreditasi dilakukan melalui mekanisme automasi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Akreditasi Melalui Mekanisme Automasi Kebijakan akreditasi melalui mekanisme automasi ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses akreditasi perguruan tinggi di Indonesia. Kebijakan ini diatur lebih lanjut dalam beberapa peraturan BAN-PT, diantaranya: Mekanisme akreditasi automasi adalah proses penilaian akreditasi yang dilakukan secara otomatis berdasarkan data yang tersedia di PDDikti. Sistem ini memungkinkan perguruan tinggi untuk dinilai secara obyektif dan transparan tanpa perlu mengirimkan dokumen fisik atau laporan akreditasi secara manual. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban administratif, meningkatkan efisiensi waktu, serta meminimalkan potensi kesalahan manusia. Berdasarkan Pasal 81 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, mekanisme akreditasi automasi merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti. Artinya, mekanisme akreditasi automasi ini baru dapat terlaksana apabila perguruan tinggi atau program studi telah mendapatkan status terakreditasi. Bagi perguruan tinggi atau program studi yang belum mendapatkan status terakreditasi atau masih berstatus terakreditasi sementara/akreditasi minimum, diperlukan pengajuan akreditasi ulang terlebih dahulu untuk memperoleh status tersebut. Untuk mendukung fungsi kontrol dan pemantauan mutu, perguruan tinggi dapat merujuk pada sistem PEMUTU (Pemantauan dan Evaluasi Mutu). Proses pemantauan ini memastikan data yang dilaporkan valid dan mutakhir, sehingga hasil akreditasi mencerminkan kualitas perguruan tinggi secara akurat. Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme automasi (Pasal 81 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023). Mekanisme automasi merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti .Status terakreditasi melalui mekanisme automasi diberikan untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi atau 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi. Mekanisme automasi ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing. LAM perlu menyusun instrumen Akreditasi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi bagi program studi yang termasuk di dalam cakupan LAM. Di pihak lain, BAN-PT perlu menyusun instrumen Akreditasi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi tidak hanya bagi perguruan tinggi, namun juga bagi program studi yang belum termasuk di dalam cakupan LAM. Perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi bagi program studi dan perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT dan LAM setiap 5 (lima) tahun untuk program studi dan 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi sesuai kewenangan masing-masing. Namun demikian, untuk mengantisipasi adanya perguruan tinggi atau program studi yang diduga tidak lagi memenuhi SN Dikti, Pasal 83 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 mengatur sebagai berikut: Sebagaimana disebutkan pada Pasal 83 Ayat (1) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang dikutip di atas, bahwa mekanisme yang digunakan adalah mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, maka instrumen yang digunakan adalah instrumen yang sama dengan instrumen Akreditasi ulang untuk mengukur apakah SN Dikti dipenuhi atau tidak, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 78 tersebut. Dalam hal akreditasi automasi program studi, diatur di dalam Pasal 75 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, yaitu: Perlu dicatat bahwa berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tidak ada status terakreditasi unggul untuk Perguruan Tinggi. Terlihat jelas pada Pasal 75 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang dikutip di atas bahwa instrumen Akreditasi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul harus disusun oleh LAM dan, sesuai dengan Pasal 92 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 huruf a, ditetapkan oleh LAM. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, untuk APS ada satu lagi status, yaitu status terakreditasi secara internasional, yaitu yang diperoleh dari Lembaga Akreditasi Internasional (LAI) yang diakui oleh Menteri. Karena LAI menggunakan instrumen Akreditasi yang tidak diatur di dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, maka di dalam Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ini instrumen Akreditasi LAI tidak diatur. Referensi: Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi BAN PT Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (PEMPT)

Bogor, 3 Desember 2024 – Politeknik Bisnis Digital Indonesia (POLBIS) telah memenuhi seluruh peringkat akreditasi baik di tingkat institusi maupun program studi. Hal ini menunjukkan komitmen penuh POLBIS terhadap mutu pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri. Sebagai perguruan tinggi baru, POLBIS telah berhasil memperoleh akreditasi perguruan tinggi dengan peringkat “Baik” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Keputusan tersebut tertuang dalam SK BAN-PT Nomor: 2176/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/XII/2024, yang menjadi bukti bahwa POLBIS telah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Selain akreditasi institusi, seluruh program studi di Polbis juga telah terakreditasi dengan peringkat “Baik” sesuai standar yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) terkait: Dengan terpenuhinya seluruh akreditasi ini, POLBIS berkomitmen untuk terus membudayakan mutu dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik melalui pengembangan program pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Langkah ini sejalan dengan moto Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) POLBIS, yaitu “Membudayakan Mutu, Mewujudkan Visi,” sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi POLBIS menjadi politeknik unggul di tingkat internasional pada tahun 2043. SK Akreditasi Perguruan Tinggi SK Akreditasi Program Studi Copyright © LPM POLBIS Desember 2024